Ambon, INFO_PAS — Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ambon terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada Kamis (5/11/2026), Kepala Bapas Ambon, Maria M. Nahak, bersama tim kerja menggelar kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri (PN) Dataran Honipopu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat.

Kunjungan pertama berlangsung di PN Dataran Honipopu yang disambut hangat oleh Hakim Pratama, Rendy, bersama Panitera, Telince Resiloy. Usai berdiskusi di ranah peradilan, tim Bapas Ambon melanjutkan koordinasi ke Kejari SBB dan diterima langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Joshua Markus Adrian.

Agenda utama dari safari hukum ini berfokus pada evaluasi serta optimalisasi implementasi Restorative Justice (RJ) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di wilayah hukum SBB.

Dalam kesempatannya, Kabapas Ambon menegaskan pentingnya keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sejak dini, tidak hanya pada penanganan pidana anak, tetapi juga pada keadilan restoratif bagi pelaku dewasa.

“Kami mengajak seluruh elemen APH untuk senantiasa melibatkan Bapas dalam setiap proses Restorative Justice dewasa. Peran PK dalam menyusun penelitian kemasyarakatan menjadi fondasi penting agar pemulihan keadilan betul-betul objektif dan berimbang,” ujar Maria.

Di pihak peradilan, Hakim Pratama PN Dataran Hunipopu, Rendy, menyoroti efektivitas pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Ia memberikan saran konstruktif terkait kontinuitas kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di lapangan.

“Saat penanganan perkara anak, kami mencatat masih ada penanganan yang PK-nya diwakilkan. Hal ini perlu diantisipasi bersama agar pada sidang atau proses penanganan anak selanjutnya, Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk dapat mendampingi secara langsung dari awal hingga akhir,” kata Rendy.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari SBB, Joshua Markus Adrian, menyambut baik koordinasi ini dan memberikan catatan evaluasi terkait pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa di wilayahnya.

“Sejauh ini sudah ada penanganan Restorative Justice dewasa sebanyak satu orang yang dalam prosesnya belum melibatkan Bapas. Catatan ini menjadi bahan perbaikan bersama agar ke depan koordinasi antar-lembaga semakin padu,” ungkap Joshua.

Melalui koordinasi tatap muka ini, Bapas Ambon bersama PN Dataran Hunipopu dan Kejari SBB berkomitmen meruntuhkan sekat birokrasi demi mewujudkan penegakan hukum yang humanis. Keterlibatan aktif Bapas di setiap jenjang peradilan menjadi kunci utama terciptanya keadilan substantif yang mengedepankan rehabilitasi sosial serta perlindungan hak asasi manusia di tanah Maluku.

Kontributor : Humas Bapas Ambon